PENGANTAR
Sejak tahun 1970 telah banyak
terjadi perubahan dalam etika pelaksanaan administrasi . Perubahan ini telah
terjadi sejak konsep administrasi di era administrasi baru (New Public Administration). Telah banyak
penelitian yang membahas mengenai perubahan ini, salah satunya adalah
Frederickson dan Ghere (2005). Mereka menyatakan bahwa menejerial dan dimensi
moral perilaku etis individu adalah tantangan baru yang di sebabkan oleh
globalisasi.
Seperti yang di sampaikan oleh
cooper(2001) etika dalam administrasi public bukan sekedar konsep semata namun
telah banyak di gunakan sebagai pendekatan yang menunjukkan keberlanjutan yang
merupakan sebuah dasar dalam bidang admnistrasi public. Administrasi publik
memiliki masalah dalam penerapannya, kesulitannya adalah ketika etika telah
tertanam dalam kerangka intelektual.
Meski telah banyak yang melakukan
penelitian dalam hal administrasi, namun mereka kurang berfokus pada etika
administrasi. Kurang terfokusnya dikarenakan perubahan etika tergantung
bagaimana kebijakan yang sedang berjalan dalam negara tersebut. Perkembangan
dalam konsep e-governance menumbuhkan paradigma baru etika dalam administrasi
publik. Etika dalam pelayanan publik merupakan masalah yang serius, terutama di negara -negara uni eropa. Namun setiap
negara memiliki standarisasi sendiri-sendiri dalam masalah etika
tersebut.Kerangka etika sangat efisien dalam menangani tindak korupsi pada
beberapa negara. Sedangkan di beberapa negara kerangka etika memiliki nilai
lebih kecil daripada budaya yang telah ada dan telah banyak cara cara yang
telah di usulkan. Sebagai contoh adalah negara Portugal.di negara tersebut
masih mempertahankan budaya adminitrasi tradisonal, sehingga ketika ada konsep
baru banyak mengakibatkan ketengangan antara budaya administrasi tradisional
dan konsep kualitas dalam administrasi public.Jurnal ini mencoba untuk
mengidentifikasi cara cara dimana kebijakan administrasi dalam organiasai
publik dapat di terapkan dan di kelola secara efektif.
ETIKA DAN NEW PUBLIC ADMINISTRATION
Etika administrasi publik pertama kali
muncul pada masa klasik. Hal ini disebabkan karena teori administrasi publik
klasik (Wilson, Weber, Gulick, dan Urwick) kurang memberi tempat pada pilihan
moral (etika). Pada teori klasik kebutuhan moral administrator hanyalah
merupakan keharusan untuk menjalankan tugas sehari-hari secara efisien. Dengan
diskresi yang dimiliki, administrator publik pun tidak hanya harus efisien,
tapi juga harus dapat mendefinisikan kepentingan publik, barang publik dan
menentukan pilihan-pilihan kebijakan atau tindakan secara bertanggungjawab.
Padahal etika merupakan dimensi yang penting dalam administrasi publik.
Etika
ini mempunyai peran yang sangat strategis karena etika dapat menentukan keberhasilan atau pun kegagalan
dalam tujuan organisasi, struktur organisasi, serta manajemen publik. Etika
berhubungan dengan bagaimana sebuah tingkah laku manusia sehngga bisa
dipertanggungjawabkan. Dalam melaksanakan tugas – tugas yang ada di dalam
administrasi publik, maka seorang administator harus mempunyai tanggung jawab
kepada publik. Dalam perwujudan tanggung jawab inilah etika tidak boleh di
tinggalkan dan memang harus digunakan sebagai pedoman bertingkah laku.
Untuk
mencapai semua tujuannya, administrasi publik yang dahulunya hanya bersifat
scientific, rational, and value-free diubah oleh NPA menjadi administrasi
publik yang menekankan pada nilai-nilai organisasi dan kemanusiaan atau etika
dan komitmen personal. Administrasi publik bukan lagi dipahami sebagai robot
yang hanya menekankan pada isu-isu mekanis (efisiensi dan ekonomis). Seorang
administrator publik tidak hanya harus memiliki kemampuan manajerial dan
keahlian teknis, tetapi juga diperlukan kepekaan sosial.
MORAL: KEMUNCULAN PENALARAN ETIKA
TENTANG MORAL
Snell
(1976) telah menyatakan bahwa itu adalah Socrates, pendiri filsafat moral yang
mempertanyakan sifat dasar etika sebagai pikirannya membawanya ke orang dalam
daripada faktor fisik eksternal di 5 SM. Pilihan moralitas etik yang baik dan
suara adalah cara alami untuk mengembangkan serat moral yang kuat.
Socrates
juga merasa bahwa pengetahuan dan moralitas yang saling terkait dan tidak bisa
berjalan salah satu saja. Dengan demikian, ia memikirkan kebajikan sebagai
pusat dari pengetahuan dan beralasan bahwa kebajikan adalah pengetahuan. Oleh
karena itu tindakan harus berasal dari pengetahuan tentang apa yang baik atau
buruk dan kemudian, dihakimi oleh standar etika dan moral. Hal ini kemudian
akan menyebabkan kebahagiaan sejati. (Vlastos, 1991), menyatakan bahwa itu
adalah ide Sokrates bahwa moralitas terkait dengan kebahagiaan karena merasa
etika adalah tentang mengetahui apa yang baik.
Pikiran
Sokrates juga mencapai orang-orang biasa melalui wacana dan perdebatan, dan
percakapan intens, yang terus-menerus diperiksa, mempertanyakan dan dengan
demikian, menimbulkan reaksi dan wawasan sementara pengujian pandangan dan
teori-teorinya melalui dialog nya sekarang terkenal. Dia merasa keterlibatan
konstan dengan pertanyaan kebajikan. Dia percaya bahwa moralitas akan membuat
orang lebih baik karena mereka akan lebih fokus pada standar moral mereka
sendiri.
FAKTOR ETIK DALAM ADMINISTRASI PUBLIK
Penentu utama perilaku administrasi di
sektor publik meliputi:
1) konstruk politik yang administrator
publik merupakan bagian yang
2) Kerangka hukum
3) The administrator dan pegawai publik
yang bertanggung jawab untuk penyediaan layanan publik
4) Warga dan pengguna layanan publik yang
merupakan bagian dari masyarakat sipil.
Pertama,
faktor-faktor penentu etika dalam administrasi publik berkaitan dengan atribut
individu masyarakat / PNS termasuk etika pengambilan keputusan keterampilan
(Richardson dan Nigro 1987), sikap mental (Bailey, 1964), kebajikan (Dimock,
1990; Dobel, 1990 ; Gregory, 1999; Hart, 1989), dan nilai-nilai profesional
(Van wart, 1998). Kedua, dimensi struktur organisasi dijelaskan oleh
akuntabilitas yang jelas, pengaturan kolaboratif, saluran perbedaan pendapat,
dan prosedur partisipasi (Denhardt, 1988; Thomson, 1985). Ketiga, budaya
organisasi politik termasuk artefak, keyakinan dan nilai-nilai, dan asumsi
(Schein, 1985). Kepemimpinan penting dalam pengembangan, pemeliharaan, dan
adaptasi budaya organisasi (Scott, 1982; Schein, 1985; Ott, 1989). Perilaku
etis didorong ketika organisasi memiliki iklim di mana standar pribadi dan
pendidikan karyawan ditekankan, di mana pengawas menekankan kebenaran, dan di
mana karyawan secara teratur datang bersama untuk membahas masalah etika
(Bruce, 1995, 1994). Akhirnya, harapan masyarakat termasuk partisipasi publik,
hukum, dan kebijakan.
Prinsip-prinsip
dasar atau kriteria yang mengintegrasikan proses berurusan dengan dilema etika
dalam administrasi publik adalah:
1) Akuntabilitas Demokrat administrasi,
2) Aturan hukum dan asas legalitas,
3) Integritas profesional dan
4) Responsiveness ke masyarakat sipil.
Hal
ini dapat digambarkan sebagai Alir (ALIR- accountability, Legality, Integrity,
Responsiveness) model imperatif penalaran etika dalam administrasi publik.
Penelitian oleh Parsons (1964) mempresentasikan konsep 'universal evolusi dalam
masyarakat'; dimana ada aspek yang terkait dengan identifikasi masalah yang
berkaitan dengan etika administrasi publik. Dalam Evolusioner nya Universals
Parsons terikat teori fungsionalis untuk perspektif evolusi dan berpendapat
bahwa, seperti organisme biologis, masyarakat maju melalui 'kemampuan adaptasi
umum' mereka dengan lingkungan mereka. Hal ini dicapai terutama melalui proses
diferensiasi struktural; yaitu, pengembangan lembaga khusus untuk melakukan
fungsi sosial yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang semakin khusus.
Namun, meningkatnya kompleksitas ini kemudian mengharuskan mode baru integrasi,
untuk mengkoordinasikan unsur-unsur baru dan lebih khusus. Hal ini dicapai
melalui prinsip 'hierarki cybernetic' atau pertukaran informasi meningkat atau
perkembangan ilmu pengetahuan.
Evolusi
kemudian dari tradisional ke masyarakat modern, dan kemajuan dapat memetakan
melalui pengembangan (diferensiasi struktural) universal evolusi seperti
organisasi birokrasi, uang dan pasar kompleks, stratifikasi, dan munculnya
norma universal umum. Masing-masing memungkinkan masyarakat untuk beradaptasi
lebih efisien dengan lingkungannya.
Konsep
Alir dan evolusi universal Parsons 'memiliki beberapa kesamaan dari sudut
pandang administrasi publik. Identifikasi jenis baru pemerintahan yang
mempromosikan universalitas evolusi akan penting dalam mengidentifikasi
demokratis aturan hukum yang mampu menjalankan perannya serta dengan
mempertimbangkan tugas dari masyarakat sipil. Peneliti merasa bahwa jenis
saling ketergantungan dan koneksi akan membantu dalam membedakan antara
berbagai konsep etika dalam administrasi publik. Ini juga akan membantu
memperpanjang moral dan efektif empat konsep fungsional berikut :
1) Akuntabilitas birokrasi publik yang
membantu mengidentifikasi hubungan antara tindakan yang sah dan link ke
administrasi.
2) Aturan hukum dan legalitas dimana
administrasi publik harus diatur oleh hukum.
3) Konsep integritas profesional dan
otonomi antara administrator publik yang pada akhirnya akan membantu
mempromosikan prinsip meritokrasi.
4) Konsep tanggung jawab dan tindakan
segera administrasi publik untuk warganya. Akibatnya, aplikasi berseni dari
satu set seperti perintah moral dalam situasi konkrit dan keadaan akan menjadi
saksi jenis tertentu dari pertimbangan etis bahwa sistem administrasi tertentu
atau lembaga publik dapat mencapai dan mempertahankan.
PRINSIP – PRINSIP ETIKA
Hal
ini penting untuk berkonsentrasi pada dua model yang terkemuka (ethics of the
sovereign good and ethics of the service of goods) yang terlibat dengan pikiran
etis dan tindakan dalam sektor publik. Selain itu, juga akan membandingkan
mereka dengan etika kolaboratif yang disebutkan di atas. Ini harus diingat
bahwa kita tidak mengambil pendekatan tertentu ataupun spesifik melainkan akan
mengambil pemahaman yang lebih modern atau yang bisa disebut "Kantianisme
vulgar" atau "utilitarianisme vulgar" (Harmon, 2005).
ethics of the sovereign good
adalah seperangkat pedoman yang didasarkan
pada suatu tindakan individu. Etika ini diidentifikasi untuk menjadi
seperangkat nilai-nilai dari mana pandangan yang berbeda tentang 'apa yang
baik' dapat dinilai. Hal ini dapat sering terlihat dalam skenario dunia nyata
bahwa banyak orang memiliki versi yang berbeda dari konsep etika yang sama.
Orang mencoba untuk memutar konsep sesuai dengan kebutuhan mereka berdasarkan
konsepsi mereka tentang "baik". Oleh karena itu penting untuk
mengidentifikasi sudut pandang yang memegang semangat sejati pedoman etika.
Michael (2005, 2003) membuat argumen yang menarik dalam "Administrasi
Publik", berkaitan dengan etika ini.
Menurutnya hal itu bisa disebut 'moralitas berprinsip'. Dalam argumennya
ia berbicara tentang mengapa seseorang tidak harus bertindak pada
prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh etika firman baik. Alasan penting adalah
masalah prinsip menentang. Menurut dia, tidak semua konflik dapat diselesaikan
dengan mendasarkan pada etika yang berlangganan di berdaulat baik. Hal ini
karena etika tidak mempertimbangkan sejumlah besar variabel yang prinsip lain
berlaku untuk skenario tertentu. Masalah utama dengan etika yang berdaulat baik
adalah kenyataan bahwa itu mengacu pada dirinya sebagai kata terakhir mutlak
ketika datang ke keputusan etis. Masalah lainnya adalah bahwa ia cenderung
menganggap sikap yang positivisme linguistik baku. Salah satu alasan mengapa
etika kedaulatan baik begitu menarik adalah bahwa ia cenderung untuk mengatasi
luar individu dan terlihat pada lebih besar kolektif ketika datang untuk
mendefinisikan etika yang tepat. Oleh karena itu tidak akan memecahkan masalah
individu tetapi akan lebih membawa kita ke dalam yang belum diakui dan
ketidakmungkinan (dari sudut pandangnya) aporia.
ethics of the service of goods
Nilai-nilai
yang dipromosikan oleh etika ini terutama efisiensi dan memaksimalkan input
untuk output. Pada dasarnya ada tiga aspek yang penting ketika datang ke
layanan barang. Mereka adalah logika timbal balik, pandangannya tentang
kolektif, dan kriteria untuk penilaian. Hal ini juga dapat dilihat dengan jelas
bahwa etika ini terutama ditargetkan untuk pasar. Pada inti, layanan barang
didasarkan pada saling tukar. Pada dasarnya ini mengasumsikan bahwa orang yang
rasional dan memiliki kebebasan untuk memilih apa barang atau jasa yang mereka
inginkan. Dengan demikian, jika seorang individu menyukai barang / jasa
tertentu; dia / dia bisa masuk ke dalam perjanjian dengan pedagang sesuai
dengan syarat untuk pembelian layanan yang sama atau baik. Dalam pertukaran
individu dapat menawarkan sumber daya moneter untuk mengimbangi pedagang untuk
layanan dan barang yang mereka berikan. Ini adalah proses damai yang terganggu
hanya ketika seseorang gagal untuk mengantarkan barang sesuai dengan
persyaratan setuju. Hal ini akan mengakibatkan penurunan barang sosial. Namun
dalam kasus ketika semuanya berjalan lancar, apa yang baik bagi individu
akhirnya menjadi baik untuk seluruh kolektif. Ada banyak pertanyaan yang telah
diarahkan prinsip etika ini. Pertanyaan-pertanyaan yang timbul sering
berhubungan dengan praduga kepentingan diri sendiri dan tentang kemampuan orang
untuk mengetahui kepentingan mereka benar. Pertanyaan-pertanyaan ini dianggap
bermasalah karena alasan kedua empiris dan logis. Menurut peneliti yang berbeda
(Bauman, 2001, 2005; Catlaw, 2009), kelangsungan hidup adalah masalah karena ethics
of the sovereign good cenderung melegitimasi segala sesuatu selama itu
mempromosikan perdagangan dan oleh karena itu dalam jangka panjang memiliki
kecenderungan untuk memakai pergi minimal stabilitas. Stabilitas ini diperlukan
untuk dunia dipahami dengan etika yang lebih baik. Ini mengabaikan masalah yang
satu harus selalu bertanya "efisien untuk apa"? "Atau" baik
untuk siapa? "Mengikuti garis pemikiran ini imperatif yang berbeda perlu
dipahami dalam konteks etika dalam administrasi yang dibahas kemudian.
Utilitarianisme
berasal dari kata Latin utilis, kemudian menjadi kata Inggris utility yang
berarti bermanfaat (Bertens, 2000). Menurut teori ini, suatu tindakan dapat
dikatan baik jika membawa manfaat bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat,
atau dengan istilah yang sangat terkenal “the greatest happiness of the
greatest numbers”. Perbedaan paham utilitarianisme dengan paham egoisme etis
terletak pada siapa yang memperoleh manfaat. Egoisme etis melihat dari sudut pandang
kepentingan individu, sedangkan paham utilitarianisme melihat dari sudut
kepentingan orang banyak (kepentingan bersama, kepentingan masyarakat).
Paham
utilitarianisme dapat diringkas sebagai berikut :
·
Tindakan
harus dinilai benar atau salah hanya dari konsekuensinya (akibat, tujuan atau
hasilnya).
·
Dalam
mengukur akibat dari suatu tindakan, satu-satunya parameter yang penting adalah
jumlah kebahagiaan atau jumlah ketidakbahagiaan.
·
Kesejahteraan
setiap orang sama pentingnya.
Istilah deontologi berasal dari kata
Yunani deon yang berarti kewajiban. Paham deontologi mengatakan bahwa etis
tidaknya suatu tindakan tidak ada kaitannya sama sekali dengan tujuan,
konsekuensi atau akibat dari tindakan tersebut. Konsekuensi suatu tindakan
tidak boleh menjadi pertimbangan untuk menilai etis atau tidaknya suatu
tindakan. Suatu perbuatan tidak pernah menjadi baik karena hasilnya baik. Hasil
baik tidak pernah menjadi alasan untuk membenarkan suatu tindakan, melainkan
hanya kisah terkenal Robinhood yang merampok kekayaan orang-orang kaya dan
hasilnya dibagikan kepada rakyat miskin.
ACCOUNTABILITY IMPERATIVES
Perbedaan
yang jelas antara politik dan administrasi yang terbentuk dari doktrin
terklasik dari politik modern dan administrasi publik (Easton, 1953), bukan
hanya dalam pembagian fungsi dan pemisahan struktur namun juga ketergantungan
struktur terhadap fungsi. Pemikiran ini dirasa politik lebih superior ketimbang
administrasi. Birokrat setia terhadap menteri, menteri setia terhadap
legislatif, dimana legislatif setia terhadap rakyat. Demikian wakil rakyat
memegang tanggung jawab administrasi terhadap khalayak umum.
Menteri
bertanggung jawab terhadap parlemen dan bukan pegawai pemerintahan, inilah
sebabnya pegawai pemerintah perlu bertindak sesui perintah dari menteri mereka
yang diatur dengan peraturan yang tertulis.
Ketika
birokrasi dan administrasi mengambil kekuatan yang tidak termasuk kepunnyaanya,
maka birokrasi akan masuk arena politik dan cenderung mendahulukan kepentingan
pribadi atau kelompok. Oleh karena itu, Pegawai negeri perlu bekerja dengan
rajin untuk menggambarkan kinerja birokrasi sesuai dengan keinginan rakyat.
Pemerintahan modern menekankan perbedaan peran dan tanggung jawab antara
administrasi dan politik yang menjadikan peningkatan efisiensi dari fungsi
keduanya, penekanan pada perbedaan peran dianggap sebagai bagain penting dari
moral dan kemampuan personal untuk dapat bersikap jujur terhadap kemampuan yang
ada.
LEGAL
IMPERATIVES
Administrasi
perlu mengetahui kerangka hukum dan tindakan yang mencakup di dalamnya agar
tindakan pemerintah sah di mata hukum. Hukum adalah konsep univeral di dalam
politik dan masyarakat. (Reichstadt, Etat de Droit). Max weber beranggapan
perilaku didalam hukum sebagai cara ketiga dalam melegitimasi kekuasaan dalam hal
karisma dan tradisi.
Ketika
administradi bertindak dibawah kekuasaan hukum, secara otomatis membangun
benteng dalam kontrol dan regulasi. Kekuatan diperoleh dari masyarakat, oleh
karena itu kekuatan tersebut perlu digukanan untuk kebaikan masyarakat. Oleh
karena itu pemerintahan dan administrator tidak punya pilihan lain selain
bekerja di bawah kerangka hukum.
Brown
dan Duguid (2000) menyatakan peradilan memastikan bahwa hukum akan diikuti
selama pelaksaan tugas publik dan tidak ada ketidakadilan serta tidak ada
penyalahgunaan kekuasaan. Pengawasan berkala dan perlindungan hukum harus
menjadi prioritas jika reformasi administrasi ingin terlaksana. Bahkan
Aristotle menyatakan bahwa hukum harus berkuasa tertinggi di mata masyarakat
dan harus beroperasi tanpa gangguan.
THE
INTEGRITY IMPERATIVES
Chapman
(1959) menyatakan dengan masuknya etika profesional ke bidang administrasi,
sama halnya dengan kebutuhan pengetahuan akan administrasi publik dan
menetapkan cakupan serta faktor penentu. Negara-negara di Eropa telah mengambil
langkah awal untuk memprofesionalitaskan pemerintah. Birokrat dipilih
berdasarkan kriteria spesial dan prosedur yang mengatur rekruitmen, jalur
karir, disiplin dan cakupan dll. Profesional menjadikan adanya kesadaran
terhadap hirarki kekuasaan pemerinthan namun tetap bekerja di bawah kekuasaan
hukum.
Argyriades
(1996) menilai bahwa pegawai publik merupakan pekerja pemanen dari politisi
sementara di dalam parliamen. Kompetisi mereka dari pengalaman, pengetahuan,
pendalaman dll membantu mereka dalam mengakses kenyataan di lapangan dan
memberikan anjuran kepada parliemen dan implementasi kebijakan publik secara
efektif sesui dengan kepentingan umum.
Hal
penting di dalam pelayanan publik profesianal yang memuat pengetahuan dalam bidangnya, penilaian dan
bertindak sesuai standar serta komitmen dalam bidang yang sudah diberikan
meliputi :
1.
Rekruitmen
perlu dilaksanakan berdasarkan tes dan kelayakan yang dilaksanakan oleh lembaga
berbeda dan dilaksanakan berdasarkan regulasi yang mandiri dari politik dan
sistem politik. Rekruitmen harus
benar-benar didasarkan terhadap kelayakan dan pencapaian pelamar.
2.
Pemerintahan
yang mandiri perlu ditekankan pada dewan administratif untuk mempormosikan
semangat kerjasama dan profesionalitas. Pengalaman dan lama bekerja serta
pecapain dan kinerja perlu dijadikan sebagai pertimbangan dalam promosi.
3.
Pelatihan
dan pembelajaran seharusnya meningkatan profesionalitas pada pemerintahan dan
administrasi secara keseluruan.
Profesionalitas
dalam pelayan publik dapat terlihan dalam orang yang punya pengetahuan akan
pekerjaanya, bidang dan kemampuan mereka untuk mengikuti standar etika
tertinggi. Sehingga, mereka yang disebut sebagai profesional adalah yang
memiliki gabungan dari kemapuan kemampuan tersebut. Publik umum memiliki garis
besar tersendiri dalam menentukan pelayan publik sebagai profesional.
Contohnya, korupsi dianggap sebagai hal yang buruk oleh karena itu profesional
dianggap sebagai mereka yang tidak melakukan korupsi.
Korupsi dapat menjadi penghalang utama
dalam proses pembangunan ekonomi dan pemajuan suatau negara. Di dalam penelitian dari 150 pejabat di 60
negara berkembang, menyatakan bahwa koruptor sebagai penghalang terbesar untuk
pembangunan negara-negara berkembang (Gray dan Kaufmann, 1998). Ogundiya (2010)
berbendapat kestabilan demokrasi akan sulit dicapai selama korupsi masih ada
dan tidak teratasi.
Menurut
Hegel (1967) “What the service of the state really requires is that men shall
forego the selfish and capricious satisfaction of their subjective ends; by
this very sacrifice, they acquire the
right to find their satisfaction in, but only in, the dutiful discharge of
their public functions”. Bahwa pelayananan yang diperlukan rakyat membutuhkan
pengorbanan dari pejabat untuk mengacuhkan kebutuhan pribadi atau kelompok.
Pegawai pemrinatah akan diharapkan untuk mengikuti kode etik menyangkut nilai
profesionalisme dan integritas. Keuntungan lain dari hal ini adalah dengan
melakukan hal demikian akan mampu meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi.
Integritas dapat tercapai melalui kontrol diri dalam kegiatan administrasi yang
didasarkan pada standar etika.
THE IMPERATIVE FOR RESPONSIVENESS
Menurut
Hegel (1967), pegawai negeri bekerja semata-mata untuk negara, bukan utamanya
untuk masyarakat, yang menentukan pilihan warga. Masyarakat sebagai pelawan
untuk ini dipandang oleh Hegel sebagai keinginan total spesifik dan kontras.
Hal ini kemudian menjadi bidang yang tertentu, dari orang-orang konkrit dengan
kepemilikan pribadi 'kebutuhan sistem dan upaya untuk memuaskan mereka.
Sedangkan negara melayani kepentingan umum, masyarakat sipil adalah sebagian
dari kepentingan negara. Dalam hal ini ide entah bagaimana dikotomi dari
konstruksi sosial, individu mengaktualisasikan diri sementara mengambil bagian
dalam berbagai kegiatan di masyarakat sipil dan 'menjadi sesuatu yang pasti,
yaitu, sesuatu yang khusus particular/tertentu' (Hegel, 1967). Namun, negara,
dengan sistem tata kelola dan hukum memberikan kondisi yang mendasarinya dimana
individu dan tindakan mereka dapat menemukan kepuasan mereka sepenuhnya. Untuk
itu, negara itu untuk Hegel yang 'aktualitas gagasan etika', yang merupakan
kesatuan universal dan yang partikular/khusus.
Ide Hegel dapat dipahami lebih baik
jika dianggap bahwa ia tinggal di sebuah negara di mana banyak orang-orang pada
dasarnya pelajaran tanpa peran dalam fungsi pemerintah dan karenanya kehidupan
politik dan konvensi seperti Inggris telah hampir diabaikan. Karyanya adalah
upaya untuk menyebarkan kesadaran di antara orang Jerman tentang aspek-aspek
politik kehidupan.
Gellner
(1996) dan Argyriades (1998) mengamati bahwa tanpa masyarakat sipil ekspresif
dan mandiri, tidak ada kehidupan politik dan bahkan kurang politik demokratis
cenderung tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, masyarakat sipil telah
dianggap sebagai salah satu syarat yang paling penting bagi kebebasan dan
demokrasi. Ide yang dianjurkan oleh awal abad kedua puluh satu adalah bahwa
negara harus tidak masyarakat sipil langsung atau tunduk untuk itu. Melainkan
harus menekankan dan mendirikan tugas membangun modal sosial untuk keuntungan
umat manusia yang terlibat. Oleh karena itu, menyulap keadaan waspada dan
masyarakat sipil yang aktif menimbulkan rencana yang baik untuk meningkatkan
standar dan masa depan untuk tugas-tugas demokratis.
Dalam
hal ini, 'kebaikan kepentingan umum' penalaran etis dalam tindakan negara
mensyaratkan bahwa lembaga-lembaga publik harus responsif terhadap masyarakat
dan memperhatikan kebutuhan dan tuntutan rakyat, memfasilitasi akses ke layanan
dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk manusia yang berkelanjutan dan
pembangunan sosial. (Bovens, 1998) Negara, kewaspadaan tidak hanya terbatas
pada otoritas pasar tetapi sebagian besar terlibat dalam peran warga negara
dalam setiap tingkat dan di setiap tingkat pemerintah, dan juga melibatkan
memberikan kekuasaan kepada orang-orang dalam kelompok manusia. Tanggungjawab
juga memerlukan akan konsultasi di pemerintahan dan promosi semacam 'etika
komunikatif' (Habermas, 1987) dalam urusan sosial. Transisi, namun rumit
mungkin, dari jenis perintah dari otoritas atas orang-orang untuk jenis yang
lebih komunikatif penalaran dan administrasi hal tampaknya muncul sebagai
pergeseran paradigma radikal dalam urusan sosial.
Dalam
konteks ini, masyarakat sipil tidak hanya memoles negara dengan kebutuhan dan
tuntutan yang bersifat individual, tetapi juga dengan sumber informasi yang
berharga, umpan balik kritik dan evaluasi kinerja. Oleh karena itu, gagasan
seperti desentralisasi, de-birokratisasi, privatisasi dan partisipasi
masyarakat sebagai alat terbesar dalam perbaikan reformasi, program dan praktek
banyak sistem administrasi kontemporer
dan mempengaruhi antarmuka antara masyarakat sipil dan negara. Hal ini
juga mempengaruhi interaksi antara negara dan masyarakat sipil. (Buchanan,
1985) mengamati bahwa masyarakat telah berhenti menjadi hanya perhatian dari
aktor-aktor negara dan dibentuk oleh birokrasi, sebaliknya sekarang dalam
lingkup perhatian aktif warga negara.
Tentu,
'pandangan negara administrasi publik mencerminkan yang mendasarinya filosofi
masyarakat dan negara '(Chapman, 1959). Pejabat negara dipengaruhi oleh cara
masyarakat luas menghargai mereka. Akhirnya, PNS membentuk profesi kelas
menengah, setingkat unggul, memperoleh fitur bahwa masyarakat mengharapkan dari
mereka. Administrasi publik membentuk rezim parsial di kompleks sosial; itu
adalah bagian dari negara, yang tunduk pada 'etika tanggung jawab' yang berbeda
- dalam Weberian indrawi vis-à-vis masyarakat kesamaan..
Ide-ide
kewaspadaan dan akuntabilitas dan tanggung tanggungjawab memiliki beberapa Ide-ide ini juga memiliki tumpang tindih.
Terlepas dari sejumlah makna yang mereka miliki, itu tidak dapat diabaikan
bahwa dasar keprihatinan aspek tugas dan kesiapan pegawai negeri untuk berpikir
jujur dan mempertahankan gerakan mereka untuk kepentingan publik.
NEW
ETHICAL APPROACH
Denhardt dan Denhardt (2002) berpendapat bahwa
administrator publik mempengaruhi, dan dipengaruhi oleh nilai-nilai, dan
preferensi sistem pemerintahan yang kompleks. Variabel ini tidak hanya
mempengaruhi dan dipengaruhi oleh administrator publik, variabel tersebut juga
memengaruhi akuntabilitas. Denhard dan Denhard mengharapkan adanya “new
public service” bukan “new public management” dalam prinsip melayani
dari pada mengarahkan. Paradigma new public service pertama
dikenalkan oleh Janet V. Dernhart dan Robert B. Dernhart melalui buku “The
New Public Service, Serving not Steering”. Pada buku tersebut diawali
dengan kalimat “government shouldn’t be run like a business”.
Pemerintahan tidak sseharusnya digerakkan seperti bisnis. New Public Service
juga mempunyai maksud sama seperti New Public Management yaitu sebagai counter
paradigm atau bisa dibilang hendak mendekonstruksi prinsip-prinsip New
Public Management
Maesschalk
(2001) mendefinisikan pendekatan “new public service” sebagai alternatif
ketiga yang layak diamati diantara "old public administration” dan
“new public management”. Para penulis ”new public service”sebagian
besar bergabung dengan kelompok tradisionalis dalam penilaian negatif dari
konsekuensi etis dari reformasi NPM. Mereka mengusulkan mekanisme baru di mana
"peran utama dari pegawai negeri adalah untuk membantu warga
mengartikulasikan dan memenuhi kepentingan mereka bersama daripada mencoba
untuk mengontrol atau mengarahkan masyarakat."
Management
of Ethics
Konsep etika secara alami bergantung pada
keinginan politik. Dengan cara ini ada ruang yang cukup untuk membangun kode
moral holistik. Berdiri sendiri tidak ada gunanya., dengan berkembang mekanisme
tertentu untuk fungsi moral, seseorang dapat memberikan solusi bagi konflik
etika, kesulitan, dan skenario lainnya. Hal ini juga membantu untuk mendorong
pertumbuhan instrumen dan teknik yang dapat memprediksi kesulitan yang
berhubungan dengan etika dan bermanfaat untuk mengusulkan solusi dengan cara
yang lebih menyenangkan.
Pengetahuan tentang kebajikan, dan hal semacam
kesadaran hanya dapat datang melalui pencarian abadi dan penyelidikan tentang
hal-hal dan tindakan. Moralitas pada dasarnya adalah tentang pertanyaan. Ini
adalah keuntungan utama dari kehidupan manusia lain itu adalah kehidupan yang
tidak layak. Hidup yang belum terkena tes tidak dapat diterima untuk manusia
kata Socrates, di Apology biasa nya (38 A) untuk berdiri moralistik dalam
hidup.
Dealing With
Ethical Dilemmas In Public Administration
Hart (1961) menyatakan bahwa ketika dihadapkan
dengan pertanyaan dasar tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana
berperilaku dalam skenario rumit dan sejauh mana lawan dari nilai-nilai atau
faktor pilihan dapat digunakan dalam skenario, merupakan salah satu kebingungan
atau "pilihan sulit". Dilema adalah konsep yang lebih luas dan
masalah tidak peduli seberapa sulit atau rumit. Alasannya adalah bahwa dilema, tidak
dapat diselesaikan dalam istilah di mana mereka awalnya disampaikan kepada
pengambil keputusan. Terjebak dalam dilema, pilihan produsen tidak hanya
dihadapkan dengan penggantian yang saling bertentangan dan tidak diinginkan,
lebih buruk. Kemudian, terdapat kasus etika dan kurangnya kejelasan tentang
nilai-nilai keseluruhan untuk membimbing tindakan dan pilihan dalam 'hard
case' muncul pada administrasi. Namun hal itu bisa dianggapmtidak serius
jika semua berjalan.
CONCLUSION
Sebelum
akhir abad ke 20, banyak negara, pemerintahan dan lembaga public mengambil
resiko ke era perubahan.pada dasarnya pada masa perubahan , bukan pergeseran
model. Negara yang berbasih diktaktor semakin bebas dan komunikasi social
dengan orang orang dan administrator. Pada intinya bagaimana negara semakin
bertanggungjawab terhadap pelayanan yang berkaitan dengan kepentingan
masyarakat.
Perencanaan
perbaikan moral masyarakat menjadi sebuah jawaban yang mempengaruhi demokrasi,
hukum, motivasi dan etika dalam masyarakat dan berkomukasi dengan masyarakat
sipil.
Tidak
banyak ketidaksesuaian yang bertabrakan, yang mengakibatkan pemerintah tidak
konsisten.sebenarnya setiap persyaratan yang memiliki perbedaan besar dapat
menjadi sebuah rintangan bukan menjadi asset. Beberapa perbedaan pendapat
antara konstituen dari sebuah entitas yang mengacu pada negara yang lebih besar
hanya dapat di atur jika keadilan di berikan pada setiap orang atau dibagikan
tepat pada semuanya. Aristoteles menyatakan bahwa keadilan adalah keseimbangan
antara semangat dan tindakan, dan kebaikan moral ada di tengah tengah negara.
Tujuan
dasar tidak memenangkan salah satu prinsip bukan pula pengurangan
ketidaksesuaian antara keduanya namun menciptakan kondisi yang harmonis dan
saling medukung dan saling melengkapi.jadi modernitas dan perubahan dalam
administarsi public adalah bukan berlaku terhadap masyrakat sipil tetapi juga
pada pelayanan sipil dan administrasi publik di lokal maupun internasional.
Oleh karena itu etika harus fleksibel ketika membuat bingkai keputusan yang
rasional. Dapat di lihat ketika bagaimana seorang administrator menjawab
permasalahan. Dengan demikian, ada
kebutuhan mendesak untuk menempatkan moralitas dan etika pertama dalam
administrasi publik saat ini.
No comments:
Post a Comment